Jakarta (Pinmas) - Kementerian Agama (Kemenag) dan Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administative Center of The Kingdom of Thailand/SBPAC) gelar pertemuan untuk merumuskan empat rencana aksi kerja sama. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan April 2013 lalu dan diharapkan pada pertemuan kali ini rencana detailnya sudah dibisa dirumuskan, kata Sekjen Kemenag Bahrul Hayat di hadapan delegasi SBPAC di Gedung Kementerian Agama Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Selasa (28/05).

Pada pertemuan tersebut delegasi SBPAC dipimpin Col.Pol. Tawee Sodsong dan sejumlah pakar di berbagai dispilin ilmu. Nampak sejumlah pejabat dari Kemenag antara lain Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam, Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Cepy Supriatna, Setditjen Bimas Islam Muhahmmadiyah Amin, staf ahli Nanat Fatah dan mantan Dubes RI Thialand Muhammad Hatta. Bahrul Hayat dan Tawee Sadsong sepakat bahwa petemuan sekarang ini akan diisi pembahasan rencana aksi dari sejumlah program yang disepakati pada Arpil silam.

Ada empat rencana aksi, yaitu: rencana aksis bidang pendidikan umat, bahasa Melayu, ekonomi umat, dan pembinaan umat. Rencana aksi ini juga akan menyingung kesiapan anggaran dan pemberian bea siswa, penelitian, peningkatan tenaga guru dan dosen melalui pelatihan. Termasuk penyiapan buku-buku yang terkait dengan program kerja tersebut. Menurut Bahrul Hayat, jika pada petemuan lalu hanya menyinggung sejumlah rencana, pada petemuan kali ini semua materi dan detailnya dibahas. Pokok-pokok kebijakan pun akan dimatanggangkan sehingga ke depan tahapan implementasinya diharapkan tak banyak menghadapi kendala.

Langkah maju Bahrul Hayat menjelaskan, realisasi dari rencana aksi kerja sama antara Kemenag dan SBPAC ini sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah Thailand dan seluruh pemangku kepentingan dari Indonesia, mulai Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Thailand sangat berkepentingan dengan seluruh kegiatan kerja sama di bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi umat. Sebab, ke depan diharapkan akan mempercepat proses perdamaian di Thailand Selatan.

Karena itu pula, pada 30 Mei 2013 ini, ada delegasi Thailand sebanyak 60 orang: terdiri dari tokoh masyarakat dan warga Thailand Selatan lainnya, yang akan melakukan dialog dengan Sri Sultan Hamengkubuwo X. Dialog tersebut dinilai sangat penting guna membuka wawasan bagi warga Thailand tentang kemajemukan yang ada di Indonesia. Demikian pula persoalan pendidikan, menurut Bahrul, Thailand Selatan sangat berkepentingan, karena model pendidikan di tanah air dianggap cocok dengan warga di sana. Kemungkinan, lanjut Bahrul, itu bisa terjadi lantaran Thailand Selatan juga memiliki latarbelakang Bahasa Melayu.

Kita pun membuka diri bagi Thailand Selatan untuk bekerja sama dalam Bahasa Melayu, tambah Bahrul Hayat. Bahrul Hayat berharap kerja sama ini bisa memberikan solusi damai yang permanen bagi Thailand Selatan. Gejolak di tengah masyarakat yang selama ini masih dirasakan, ke depan diharapkan dapat berubah menjadi suasana teduh, damai dan memberi kebebasan bagi warga setempat untuk meningkatkan kualitas hidup. (ess)