Jakarta (Kemenag) --- Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Supriyadi berharap Dana Paramita dapat dikelola dengan baik dan transparan. Hal ini disampaikan Supriyadi saat berbicara di hadapan 70 peserta Rapat Konsolidasi Pengurus Pusat Majelis/Lembaga yang akan mengelola Dana Paramita di Jakarta.

Sesuai Keputusan Dirjen Bimas Buddha No 195 tahun 2017, Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib yang disebut Dana Paramita adalah harta yang wajib disisihkan oleh umat Buddha untuk diberikan dan dipergunakan untuk pelayanan dan pembinaan umat Buddha, baik untuk kepentingan pendidikan keagamaan Buddha maupun kegiatan sosial keagamaan Buddha.

Adapun yang dimaksud harta adalah berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Sumbangan keagamaan Buddha yang sifatnya wajib menurut agama Buddha yang disepakati sebesar 8% dari penghasilan Bruto.

“Saya harap amanat Keputusan Dirjen No. 195 tahun 2017 ini dijalankan. Dana Paramita harus dikelola dengan baik agar transparansi dan akuntanbilitas. Itu akan menjadi spirit kita dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia,” terang Supriyadi, Sabtu (23/09).

"Dengan terbentuknya lembaga sosial keagamaan Buddha yang dikelola dengan baik, maka umat Buddha akan meningkat kesejahteraan," lanjutnya didampingi Kasubdit Kelembagaan Karsan.

Kasi Penguatan Lembaga Yon Hasa mengatakan, konsolidasi ini digelar dengan tujuan meningkatkan kordinasi dan komunikasi antara Ditjen Bimas Buddha, Majelis dan Organisasi Keagamaan Buddha dalam konsolidasi Kelembagaan tentang isu-isu aktual keagamaan. Selain itu, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas Bimbingan, pemahaman tentang dana sosial keagamaan Buddha.

Salah satu fokus bahasan dalam konsolidadi ini terkait aspek dana sosial keagamaan dalam kaca mata peraturan perpajakan. Karena itu, kegiatan ini juga menghadirkan nara sumber dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.