Sampang (Pinmas) - Kaum ulama dan masyarakat Madura bersikeras agar pengikut Tajul Muluk direlokasi di luar Pulau Madura supaya kondisi lingkungan, terutama di Kabupaten Sampang, kondusif. Sebanyak empat poin pernyataan disampaikan langsung di hadapan Menteri Agama Suryadharma Ali saat menyerahkan bantuan percepatan pembangunan wilayah Madura di Pondok Pesantren Darul Ulum, Gersempal, Omben, Sampang, Selasa (2/7).

Selembar kertas itu ditandatangani pengasuh Ponpes Darul Ulum, Omben, Sampang KH Syafiuddin Abdul Wahid, pengasuh Ponpes Al-Hikam, Burneh, Bangkalan KH Nuruddin A Rahman, pengasuh Ponpes Al Mujtama, Pamekasan KH Abdul Ghofar, dan Ketua Komisi B DPRD Sumenep, KH M Unais Ali Hisyam. Hadir pula Pimpinan Ponpes Darul Ulum Omben, Sampang KH Ja'far Abdul Wahid serta pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan KH Syamsul Arifin. Di poin pertama, para ulama menolak pengembalian pengikut Tajul Muluk ke Madura demi menjaga kondusifitas masyarakat, kecuali mereka menyatakan kembali ke ajaran semula, yakni Islam ahlussunah wal jamaah.

"Kami meminta Menteri Agama ikut andil dalam program-program pemberdayaan masyarakat Madura, khususnya di daerah konflik seperti Karang Gayam dan Blu'uran, Kabupaten Sampang," pinta Kiai Syafiuddin. Mewakili ulama se-Madura, Kiai Syafiuddin berharap pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dan membangun koordinasi demi penyelesaian konflik tersebut. Kaum ulama Madura, cetus Kiai Syafiuddin, meminta pihak luar agar tidak melakukan provokasi melalui opini secara terus menerus yang memperkeruh kondisi. Mendengar pernyataan tersebut, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak tinggal diam dalam menyelesaikan kasus Sampang dan pemindahan pengungsi di GOR Sampang Madura, ke Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan dia sudah bertemu berbagai pihak untuk menyamakan persepsi.

"Pemerintah bersepakat melihat, kasus di Sampang ini bukan semata konflik mahzab, tapi kami melihat persoalan lain seperti problem ekonomi, pernikahan, infrastruktur, dan seluruh aspek sosial lainnya," papar Menag. Pihak terkait pun mengusulkan agar ada perbaikan di sejumlah bidang di Madura. Salah satunya pada sektor lembaga pendidikan agama melalui program percepatan pembangunan kawasan Madura.

Kementerian Agama membidangi penyelenggaraan pembangunan pendidikan agama dengan kucuran dana sekitar Rp 68,388 miliar. Peruntukan dana tadi bagi empat kabupaten pun bervariasi. Seperti Sampang yang dikucuri dana sebesar Rp 19,698 miliar untuk rehab bangunan madrasah diniyah serta bantuan operasional. Kabupaten Bangkalan diganjar dana sebesar Rp 13,430 miliar untuk madrasah dan halaqoh ulama. Lalu, Kabupaten Pamekasan diberi Rp 17,703 miliar serta Kabupaten Sumenep sebesar Rp 17,556 miliar. "Basis agama Islam di Madura sangat kuat.

Cara ini untuk mengatasi munculnya paham lain karena pengaruh liberal. Namun, Pak Kiai saya mohon juga dibantu dengan solusi tepat melalui dialog dan pelurusan ajaran," tegas Menag. Mengenai relokasi, saat ini jumlah total warga Syiah di tempat relokasi, tambah sudah bertambah dari 58 keluarga menjadi 63 keluarga, atau dari 151 jiwa kini menjadi 171 jiwa. Mereka per 19 Juni 2013 lalu dipindahkan dari GOR Sampang. Keberadaan mereka di GOR tersebut merupakan buntut dari kerusuhan yang terjadi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, pada Agustus tahun lalu. Mereka kini mulai menempati rumah susun di Kompleks Pasar Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Sebanyak 162 warga Syiah terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak tersebut menempati 72 kamar di rusun yang sebenarnya disediakan khusus bagi pedagang pasar itu. GOR adalah sarana olahraga. Di situ jelas fasilitas untuk bermukim tidak mungkin dapat dipertahankan secara terus-menerus. Sebab, bisa berdampak pada kesehatan warga pengungsi itu sendiri. Sarana olahraga itu harus digunakan, terang Menag tentang alasan relokasi.

Menag mengatakan, tinggal dan mengungsi di GOR selama berbulan-bulan justru mengganggu kesehatan bagi warga pengungsi. Karena itu, agar kesehatan dan kenyamanan bisa lebih baik, ada inisiatif untuk memindahkan mereka. Mengenai perselisihan aliran Siah dan Sunni, yang menyebabkan 200 orang warga Syiah itu mengungsi dan kemudian bersikeras kembali ke kampung halamannya, Menag menjelaskan, jika dilihat dari putusan pengadilan, sesungguhnya tidak ada perselisihan antara Syiah dan Sunni di Madura. Yang ada adalah penistaan agama, sehingga berujung pada perselisihan. (Indah Wulandari)