Jakarta (Pinmas) - Masih banyaknya tudingan pemborosan anggaran di Kementerian Agama, ditanggapi kritis Inspektorat Jenderal Kemenag M Jasin. Bahkan menyebut mekanisme kegiatan di Kemenag terus mengalami perbaikan. "Semua kegiatan yang dilaksanakan itu sudah ada persetujuannya. Kementerian Keuangan lah yang memberikan izin penggunaan anggaran kegiatan," ujar M Jasin disela kegiatan Rakor Kebijakan Pengawasan di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurutnya setiap item kegiatan yang telah memiliki tujuan dan teknis pelaksanaan yang jelas. Tidak mungkin dapat dikatakan pemborosan jika mengikuti aturannya. Yasin menegaskan teknis penggunaan anggaran itu sudah diatur oleh Kementerian Keuangan. Jadi untuk melakukan penghematan lagi perlu meminta Kemenkeu membuat regulasi baru."Acara Rakor ini pun sesuai aturan. Melaksanakan di hotel bukan berarti pemborosan," bantah dia. Apakah acara itu tak bisa menggunakan gedung Kemenag? Yasin mengatakan secara teknis memang bisa saja. Tapi aturan Kemenkeu tidak memberikan celah melaksanakan di gedung internal. Apalagi, sambung dia jumlah pesertanya pun sangat banyak. Sehingga butuh sarana pendukung yang lebih baik lagi.

"Kemenag itu punya 4000 an lebih satuan kerja. Semua satker itu berkumpul di acara ini," paparnya. Dengan kondisi itu, lanjut dia butuh penginapan yang cukup memadai. Sedangkan Kemenag tidak memiliki fasilitas sebanyak peserta. Ditambahkan Jasin kegiatan Rakor Kebijakan Pengawasan ini pun ditujukan bagi penghematan. Agar anggaran periode mendatang lebih efektif dan efisien. "Jadi jangan liat kegiatan Rakor itu sebagai pemborosan dulu. Ini upaya membuat parameter anggaran yang lebih efektif," ucap mantan pimpinan KPK ini. Mochammad Jasin menjelaskan kegiatan Rakor Kebijakan Pengawasan ini lebih ditekankan pada anggaran pendidikan Islam. Karena memang pada diektorat itulah anggaran Kemenag terbilang cukup besar. Melalui kegiatan ini, kata dia diharapkan ada model pengawsan anggaran pendidikan Islam yang lebih baik. Agar tujuan direktorat terkait lebih tercapai. "Prinsipnya anggaran itu harus berbasis kinerja," tutupnya.(rko)