Jakarta (Kemenag) --- Indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama tahun 2016 meraih nilai 69,14 atau kategori B. Meski masih dalam kategori yang sama, indeks ini naik sebesar 6,86 poin dibanding tahun 2015 yang hanya 62,28.

Kenaikan indeks reformasi birokrasi ini diapresiasi MenPAN&RB, Asman Abnur. Menurutnya, kenaikan indeks menunjukan reformasi birokrasi di Kementerian Agama berjalan baik. Asman bahkan optimis Kemenag bisa segera mendapat nilai 70 - 80 dengan kategori BB.

Terkait ini, Sekjen Kemenag Nur Syam mengaku belum semua satuan kerja Kemenag, telah menyusun program dan anggaran yang mendorong reformasi birokrasi. Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk segera menyusun program strategis dengan berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam KMA No. 447 Tahun 2015.

Nur Syam berharap tiga tahun ke depan, road map RB Kemenag dapat diimplementasikan sepenuhnya. "Melalui forum kali ini, kita harus dapat menyusun strategi khusus dalam melakukan percepatan implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Agama," ujar Sekjen di Jakarta, Rabu (12/04).

Menurut Nur Syam, Kementerian Agama memiliki enam prioritas aksi program reformasi birokrasi, yaitu:
1. Membentuk dan mengoptimalkan agen perubahan pada Kementerian Agama dengan memperkuat regulasi tentang Pembentukan Agen Perubahan
2. Membuat regulasi mekanisme reward and punishment terhadap pegawai pada satuan kerjanya masing-masing
3. Mengintensifkan program-program RB dengan seluruh unit kerja Kementerian Agama agar selaras dengan kebijakan dari Kementerian PAN dan RB

4. Memperkuat peran Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama Pusat dan Daerah agar berkoordinasi secara berkala
5. Membuat regulasi tentang mekanisme penghitungan capaian kinerja individu
6. Penganggaran yang tepat sasaran dengan program BB

"Jangan lagi mengukur keberhasilan program, dilihat dari serapan anggaran, itu hanya salah satu indikator saja," ujar Nur Syam. Menurutnya, indikator yang paling penting adalah bagaimana keserasian antara daya serap dengan laporan akuntabilitas kinerja.

"Semakin baik serapan anggaran harus diikuti dengan semakin baik laporan akuntabilitas kinerja," katanya lagi.

Di kesempatan yang sama, Nur Syam yang didampingi oleh Karo Keuangan dan BMN Syihabuddin Latief mengumumkan sejumlah satker yang memiliki sisa anggaran tahun 2016 dan dinilai belum efektif. Dia minta hal sama tidak terulang pada 2017, karena perlu dilakukan evaluasi proses penganggarannya agar lebih efektif dan tepat sasaran. (Didah/mkd/mkd)