Makkah (Pinmas) ---Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/9/2014).

Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Komite III DPD RI, Elviana, didampingi enam anggota Komite III. Yaitu Abdul Aziz Qahar Mudzakkar, Darmayanti Lubis, Emma Yohana, Aidil Fitri Syah, Hafidh Asrom, dan Muslihuddin Abdurrasyid.

Dalam rapat dengan jajaran pimpinan Daker Makkah tersebut, pihak DPD RI mendengarkan paparan tentang progress terkini persiapan penyambutan jamaah haji. Plus memberikan masukan tentang berbagai hal teknis. Salah satu aspek yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana biaya pemondokan haji bisa ditekan, bahkan bisa menghemat hingga Rp 145 miliar di Makkah dan Madinah, namun kualitas pemondokan justru meningkat.

Saat ini pemondokan jamaah haji di Makkah mayoritas merupakan hotel setara bintang tiga. Sedangkan sebagian merupakan apartemen dan suite. Tidak ada lagi bangunan tua, walaupun konsekuensinya, jarak terdekat pemondokan 1.000 meter dan jarak terjauh sekitar 3.900 meter dari Masjidil Haram.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kapala Daker Makkah, Endang Jumali, mengatakan pada tahun ini terdapat pola yang berbeda dalam mekanisme pra-kontrak perumahan. Bila pada tahun sebelumnya hanya ada tim perumahan, tahun ini juga terdapat tim penyiapan dan tim negosiasi. Tim penyiapan dan negosiasi inilah yang dikatakannya mampu bekerja dengan baik.

Selain itu, ada pula faktor eksternal yang membuat kesepakatan "turun harga" lebih mudah dicapai. "Saat ini terus dilakukan perluasan Masjidil Haram. Setelah tahap pertama, saat ini melangkah ke tahap kedua, menuju ke arah Selatan. Hal ini
menyebabkan perubahan kuota dengan penurunan 20% di seluruh negara," katanya.

Di sisi lain, banyak pembangunan hotel baru. Dalam kondisi inilah harga pasar mulai melemah. "Yang jelas kita bekerja profesional. Terutama tim penyiapan dan tim negosiasi yang fokus pada tugasnya," katanya.

Tim negosiasi tidak pernah ikut campur dalam menilai atau membuat harga pokok penawaran. Mereka hanya menerima perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan negosiasi guna mencapai harga terendah, namun dengan kualitas pelayanan yang baik.

Selain itu, karena isu MERS sampai sekarang, Maroko, Irak, dan negara Arifka lainnya belum memastikan pengiriman hajinya. "Pembangunan hotel dan gedung baru bertambah, namun kuota berkurang. Sehingga terjadi suasana psikis, jangan-jangan hotel saya tidak laku," katanya.

Pada sisi lain, jamaah Indonesia merupakan yang paling banyak, sehingga menjadi pasar potensial. "Faktor psikologis pemilik rumah ini juga menjadi pendukung. Walaupun kita juga menerapkan pola penilaian dengan kriteria yang ketat," katanya.

Keberhasilan negosiasi pun bisa mendobrak kartelisasi yang sudah terbentuk begitu kuat di Madinah. "Dengan catatan tentunya ini memang menjadi paradoks. Kita ingin menurunkan harga, namun dengan menjaga kualitas pelayanan. Namun mereka membuat pernyataan, satu pun tidak akan menenurunan standar pelayanan walaupun ada penurunan harga," katanya.

Saat ini harga pemondokan per orang sekitar 4.200 riyal dari sebelumnya 4.995 riyal. (mch2014)