Bogor (Pinmas) —- Masa depan bangsa, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS), berada di tangan guru. Guru adalah pengawal proses regenerasi bangsa.

“Guru berhadapan langsung dengan siswa setiap hari dalam proses transformasi pengetahuan dan pembentukan karakter tersebut. Di samping mentransformasikan perngetahuan, ia juga berperan besar membentuk watak siswa sejak kecil,” kata Menag LHS saat memberikan sambutan dalam acara “Anugerah Konstitusi dan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PKN Tingkat Nasional,” di gedung Graha Konstitusi , Jl Puncak Cisarua Bogor Sabtu (29/11/2014).

Di sisi lain, menurutnya, di tengah pluralitas bangsa Indonsia, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai konstitusi dan Pancasila mutlak dibutuhkan demi menjaga keutuhan bangsa. Dalam konteks tersebut, guru memiliki peran sangat strategis untuk memberikan pengetahuan dan melakukan proses pematangan nilai-nilai konstitusi dan pancasila kepada masyarakat.

“Pendidikan konstitusi penting. Makanya, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) perlu didorong untuk meningkatkan pendidikan konstitusi dan pancasila kepada masyarakat, lewat siswa,” terangnya.

Untuk itu, Kemenag melakukan kerja sama dengan Mahkamah Konstitiusi untuk bersinergi melakukan pendidikan konstitusi kepada masyarakat. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, MK bukan sebatas lembaga peradilan. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara Indonesia.

“Tentu kami tidak bisa melakukannya sendirian, makanya kami bekerja sama dengan guru di bawah naungan Kemenag dan Kemendikbud untuk mentransformasikan pengetahuan konstitusi kepada generasi bangsa,” kata Hamdan Zoelva.

Hamdan Zoelva menilai, pendidikan konstitusi dan pancasila sangat dibutuhkan karena di dalamnya terdapat cita-cita dan karakter bangsa. Pun, hubungan negara dan warga di atur di dalamnya, termasuk hak-hak sebagai warga negara. “MK memberikan perhatian serius kepada guru sebab mereka yang secara langsung memberikan pendidikan awal bagi anak untuk memahami konstitusi,“ ujar Hamdan.

Hamdan Zoelva menilai, pengetahuan konstitusi dan pancasila juga penting ditanamkan di lembaga pendidikan keagamaan untuk menolak paham radikalisme. Terutama, pada lembaga pendidikan Islam maupun pesantren. “Radikalisasi bisa terjadi karena kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai pancasila dan konstitusi,” kata Hamdan.

Usai MoU MK dan Kemenag, dilakukan penganugerahan konstitusi tentang penetapan guru PKN terbaik nasional. Juara I jenjang Pendidikan SD/MI diraih Ayatollah Hidayat, M.Pd dari SD Inpres Bontoloe, Gowa, Sulawesi Selatan. Juara II diraih Drs. Rokman, M.M dari MIN4 Pondok Pinang DKI Jakarta. Juara III oleh Rismawati Sitorus, S.Pd dari SDSN Kalibaru 01, Jakarta Utara. Juara Harapan I diraih Agung Sudaryono, S.Pd dari SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Juara Harapan II diraih Siti Mutiah, S.Pd.I dari MI Negeri Buntok, Kalimantan Tengah.

Untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs, juara terbaik I diraih Tasiran, S.Pd dari MTsN Pontianak, Kalimantan barat. Juara II diraih Wasiat, S.Pd, M.M.Pd dari SMP N 26 Bandar Lampung. Juara III diraih Agus Tosanto, S.Pd dari SMP N 14 Semarang. Juara Harapan I diraih Raden M Tohir, M.Pd dari MTsN 1 Palembang. Juara Harapan II diraih Drs. Muh Hatta dari SMP N Samarinda.

Untuk jenjang SMA/MA, juara I diraih Drs. Fuad AlJihad, M.H dari SMA N 1 Cilacap, Jateng. Juara II diraih Harti , S.Pd, M.Kom dari SMKN 1 Tengaran Jateng. Juara III diraih Rizyanti, S.Pd dari MAN 1 Bandar lampung. Juara Harapan I oleh Walfarianto, S.Pd SIP dari SMAN 1 Jetis, Yogyakarta. Juara Harapan II diraih Hj. Noor Ridha Yuliani, S.Ag dari MAN 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (zakki/sindo/mkd)