Jakarta (Pinmas) - Kendati tidak sebanyak mengurus jamaah haji Indonesia, penyelenggara ibadah haji negara jiran Brunei Darusslam mengaku tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Siskohat (sistem informasi haji terpadu) yang dikelola Kementerian Agama. Di Brunei pada masa ini sedang membangun sistem bagi jamaah haji Brunei Darussalam, karena itu kami melawat ke Indonesia mempelajari bagaimana Indonesia yang sudah membangun sistem online. Insya Allah kami mulai tahun 2013, kata Awang Haji Abdullah bin Haji Mohammad, ketua rombongan Projek Sistem Pengurusan Haji (SPH) Brunei Darussalam disela lawatan ke kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Rabu (27/6).

Lawatan delegasi SPH Brunei Darussalam diterima oleh Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, didampingi Sekditjen PHU Cepi Supriatna, Direktur Pengelolaan Dana Haji Syariful Mahya Bandar, Direktur Pelayanan Haji Sri Ilham Lubis dan Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono. Sedangkan Awang Haji Abdullah didampingi oleh Awang Haji Isa bin Haji Mohd Tahir, Awang Haji Jahari bin Haji Isah dan Awang Haji Sulong bin Haji Sawal. Awang Haji Abdullah mengaku senang mendapat penjelasan tentang perhajian di Indonesia termasuk penerapan Siskohat untuk mengurus jamaah haji. Selepas perjumpaan ini kami mendapati bahwa pengurusan haji di Indonesia amat baik sekali. Baik sekali dapat mengurus secara sistematik bagi jamaah, ujarnya. Oleh karena itu, lanjut dia selaku penyelenggara haji Brunei Darussalam ingin mempelajari bagaimana pengurusan haji di Indonesia berjalan baik, aman dan lancar.

Penduduk negara kami tidak sebanyak Indonesia, jemaah haji Brunei kurang lebih 1.300 orang, terang Abdullah. Mengenai besaran ongkos naik haji bagi masyarakat Brunei, dia mengatakan saat ini biaya untuk menunaikan rukun Islam kelima yang terendah 10.000 Brunai Darussalam. Namun ada yang lebih tinggi biayanya tergantung paketnya. Karena di Brunei semua memakai sistem paket, tidak ada haji reguler tapi oleh persyarikatan, kata Abdullah. Pada hari yang sama sebelum bersilaturahmi dengan Sekjen Kemenag, delegasi SPH Brunei Darussalam menyempatkan mengunjungi gedung Siskohat Pusat.

Delegasi mendapat penjelasan panjang lebar dari Kabid Sistem Informasi Haji Terpadu Amin Akkas. Semua pendaftaran haji harus melalui siskohat, adalah dikatakan pendaftar yang sah sehingga diurus pemerintah apabila dicatat di siskohat, kata Amin. Amin mengatakan, pembangunan siskohat mengadopsi model reservation control untuk memperoleh kuota haji. Sistem pendaftaran haji di Indonesia mulai tahun 2004 berlaku sepanjang tahun. Adapun waiting list saat ini ada 1,9 juta orang, jelasnya. (ks)