Jakarta (Pinmas) - Unit pelayanan haji bagi umat Islam di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, hingga kini belum ada, dan jika ada warga ingin menunaikan ibadah haji maka yang bersangkutan diarahkan harus mendaftar ke kantor Kementerian Agama di Jakarta Barat atau Jakarta Pusat. Pelayanan haji di wilayah ini masih terkesan diskriminatif padahal daerahnya berada di dekat pemerintahan pusat, kata kepala Kantor Kemenag Kepulauan Seribu, Tobrani Mahali di tengah kesibukan menghadiri pelatihan kepemimpinan bagi para pemuda Islam dari Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia di Pulau Putri, Senin (3/9).

Di Kabupaten Kepulauan Seribu tercatat ada 11 pulau yang dilayani oleh kantor Kemenag setempat. Jumlah penduduknya 24 ribu dan seluruhnya umat muslim dengan mayoritas berprofesi sebagai nelayan, disusul pegawai. Hal ini memang menyulitkan bagi pelayanan publik, meski begitu optimalisasi pelayanan harus dilakukan, katanya. Untuk pelayanan haji, pihaknya sudah dibantu peralatan sistem komputer terpadu (Siskohat) haji. Hanya saja belum bisa digunakan lantaran listrik bawah laut di daerah itu belum dimanfaatkan. Tobrani berharap kabel listrik bawah laut tahun depan sudah bisa mengaliri wilayah itu, khususnya untuk wilayah kantor kabupaten dan kantor Kemenag setempat. Jika listrik listrik kabel bawah laut sudah nyambung, maka bisa dimanfaatkan untukmendukung operasional Siskohat.

Pelayanan haji jantungnya adalah Siskohat. Karena itu, kebutuhan listrik mutlak diperlukan disamping jaringan internet, katanya. Kendati pelayanan haji untuk pendaftarannya dititipkan ke kantor Kemenag Jakarta Barat dan Utara, untuk pelayanan manasik dan bimbingan haji lainnya dapat diselenggarakan di Kepulauan Seribu. Hal itu dilakukan oleh para penghulu danpetugas kantor urusan agama (KUA) setempat, ia menjelaskan. Ia mengakui bertugas di kabupaten dengn pulau terpencar amat penylitkan, biaya operasional tinggi.

Jika di kantor Kanwil ada kendaraan operasional, di sini tak ada. Apa lagi kapal operasional kantor untuk mendekatkan kepada pelayanan publik. Idealnya kantor Kemenang Kepulauan Seripu punyakapal operasional untuk menunjang pelayanan publik seperti penyuluhan agama, perkawinan, dan urusan agama lainnya. Kondisi sekarang seperti jauh api dari panggang. Sungguh demikian, dirinya tetap berupaya dengan segala keterbatasan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, ia menjelaskan.(ant/ess)