Palembang (Pinmas) —- Program bantuan sosial (bansos) Direktorat Pendidikan Madrasah tengah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski demikian, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan menegaskan bahwa program bansos yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus tetap dilaksanakan.

“Meskipun Bansos telah direview oleh BPKP, kalau sifat Bansos tersebut adalah RKP, maka Direktorat Pendidikan Madrasah atau Kantor Wilayah Kementerian Agama bidang Madrasah yang memiliki anggaran Bansos tetap wajib melaksanakan program Bansos tersebut dengan cara memberikan justifikasi dan argumentasi yang kuat, singkat, padat dan logis berdasarkan atas data kebutuhan,” demikian penegasan M. Nur Kholis Setiawan di hadapan para Kepala Bidang Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia saat menutup Evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Aakhir Madrasah Bertaraf Nasional di Palembang, Kamis (02/10).

“Bansos juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntable dengan cara melibatkan dan berkonsultasi dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan juga BPKP,” terangnya.

Kepada para Kabid, M. Nur Kholis juga mengingatkan tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan program madrasah, di antaranya terkait penyiapan regulasi-regulasi pokok, program pendampingan implementasi kurikulum 2013, Jambore Osis Nasional, persiapan tentang BOS, dan bantuan operasional RA (BOPRA) yang pada tahun ini mendapatkan target 100 ribu siswa RA.

“Insya Allah tahun 2015, BOPRA meningkat dengan target satu juta siswa dan per siswa mendapatkan sekitar 382.000,” ujar M. Nur Kholis sembari menegaskan bahwa Direktorat Pendidikan Madrasah telah memberikan argumentasi kepada BAPPENAS bahwa dalam PMA No. 90 tahun 2013 tentang tentang Penyenggaraan Madrasah, RA menjadi bagian integral madrasah, sehingga harus mendapatkan Bantuan Operasional.

Terkait sarana dan prasarana, M. Nur Kholis menggaribawahi kelemahan pada Direktorat yang dipimpinnya, yaitu menyangkut data kebutuhan. “Dukungan dari para Kabid untuk memberikan data kebutuhan yang fix sesuai dengan pertumbuhan jumlah siswa di setiap wilayah menjadi sangat penting, sebagai bahan argumentasi yang menyakinkan di BAPPENAS,” katanya. (hammam/mkd/mkd)