Jakarta(Pinmas) - Realisasi rencana Kementerian Agama (Kemenag) memiliki pesawat khusus jamaah haji tak lama lagi terwujud. Sebab, teknis pengadaan pesawat haji itu pun telah dibahas secara intesif dengan seluruh pemangku kepentingan dan bahkan dijadwalkan tahun ini sudah tuntas. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Anggito Abimanyu pada acara Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia 1434 H antara Kemenag dengan dengan Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Airline, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/05).

Anggito menegaskan rencana pengadaan pesawat haji itu memang sudah sangat penting. Melihat kebutuhan terhadap pelayanan jamaah haji di masa datang yang bakal semakin meningkat. Orientasi pemerintah adalah peningkatan pelayanan haji dan penurunan biaya jamaah haji. Maka langkah memiliki pesawat khusus jamaah menjadi pilihan terbaik, ujar Anggito. Teknis pengadaan pesawat khusus haji itu pun telah mengalami percepatan. Dibuktikan dengan pembahasan yang serius antara Kemenag dan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Udara. Keterlibatan Kementerian Perhubungan, lanjut Anggito, memang diperlukan. Untuk melihat secara dalam jenis pesawat yang layak digunakan bagi jamaah haji. Sekaligus mengetahui detil teknologi dan kualitas yang tersedia dari pesawat yang dibutuhkan.

Kementerian Agama tidak memahami secara persis persoalan itu. Maka perlu intansi terkait mendalaminya. Dan sudah ada beberapa jenis pesawat yang memang bakal dibeli, kata mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini. Apa jenis pesawat yang bakal dilirik? Anggito memastikan ada dua jenis pesawat haji yang masuk dalam kriteria pesawat haji, yakni Boeing 747 seri 8 dan Airbus 380. Jumlah pesawat yang dibeli masih perlu dibahas kembali. Terkait anggaran pengadaan, Anggito menerangkan banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk pengadaan itu. Misalkan menggunakan Dana Abadi Umat (DAU) atau pun dana optimalisasi haji. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Harry Bhakti membenarkan adanya pembahasan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama terkait pengadaan pesawat haji.

Pembahasaannya lebih bersifat teknis pengadaan dan jenis pesawatnya. Perhubungan Udara hanya memberikan masukan terkait jenis pesawat dan teknisnya. Detail mengenai anggaran pesawat itu ada di Kementerian Agama, pungkas Harry. Lebih detail, Harry menjelaskan pembahasaan teknis yang disampaikan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan jenis pesawat yang layak digunakan, operator yang pesawat dan mekanisme kepemilikannya. Semua itu berkaitan pada aspek legalitas pesawat. Harry menyebutkan setiap pesawat yang dimiliki harus sejak awal sudah ditentukan operatornya. Jika Kementerian Agama membeli pesawat haji, maka sejak awal juga harus sudah ada operator pesawat tersebut. Dalam hal ini memang bisa saja Garuda sebagai operatornya, tutur Harry.

Terkait mekanisme pengadaan pesawat, menurut Harry bisa berbagai cara seperti membeli, menyewa atau pun membayara secara tunai. Model tersebut telah diajukan pada Kementerian Agama, agar dapat dipilih secepatnya. Apakah tahun ini tuntas? Harry memperkirakan tahun ini sudah selesai pembahasan itu. Artinya sudah dapat dipastikan pembelian pesawat. Hanya pengadaannya belum tentun bisa tahun ini. Kalau beli pesawat tahun ini kan belum tentu tahun ini ada pesawat. Harus ngantri dulu belinya, jelas Harry. (ant/ess)