Jakarta (Pinmas) – Tahun 2015, menjadi tahun dimulainya implementasi Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual (APBA) di seluruh Kementerian/Lembaga. Kick Off implementasi APBA ditandai dengan log in Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAIBA) oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan penyematan selempang bagi duta akrual pusat dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Implementasi (APBA) oleh sembilan Pimpinan dan Pengelola Keuangan Pemerintah Pusat, untuk Kementerian Agama diwakili oleh Sekjen Nur Syam di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta, Rabu (4/3).

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa Kick Off dan Deklarasi Implementasi APBA merupakan penguatan atas deklarasi implementasi APBA uang dilakukan oleh sejumlah menteri tahun 2013, untuk Kemenag saat itu penandatanganan dilakukan oleh Menag Suryadharma Ali.

“APBA ini merupakan amanah dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan diamanahkan dalam kurun 5 tahun sejak diundangkan sudah harus diimplementasikan, dan tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah,” ujar Mardiasmo.

Dikatakan Mardiasmo, momentum impelementasi APBA menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Hal ini disebabkan APBA tidak hanya dapat mebghasilkan nilai beban yang telag dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar.

“Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujar Mardiasmo.

Menurutnya, manfaat secara fundamental akuntasi berbasis akrual ini sudah diimpelementasikan namun hanya poluler di sektor bisnis, dan bagamana diterapkan di sektor publik. Dengan akrual diberikan gambaran yang utuh, menjelaskan infomasi secara utuh terkait dengan belanja dan pendapatan. Secara teori baik, namun bagaimana prakteknya di lapangan, sehingga betul-betul persiapannya harus matang selain kebutuhan regulasi yang mendukungnya.

“Dan harus dibaca dan dilakukan oleh yang ahli di bidangnya, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidangnya harus dipersiapkan dengan baik sehingga tahun ini bisa berjalan baik serta berbasis IT agar cepat,” terang Mardiasmo.

Disinggung tentang minimnya SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntan, Mardiasmo kembali menegaskan, ketersediaan SDM pada Kementerian/Lembaga yang tidak seluruhnya berlatarbelajang pendidikan akuntansi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Untuk itu, Kemenkeu bersama-sama Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara tekah dan sedang melakukan program pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis tentang APBP secara berkesinambungan untuk memperkuat kapasitas SDM penyusun laporan keuangan,” tandas Mardiasmo. (dm/dm).