Bogor (Kemenag) - Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mulai melakukan penilaian pendahuluan terhadap calon pilot project Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024.

“Dari 559 satuan kerja (satker) vertikal yang wajib melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), hanya 125 satuan kerja pilot project WBK yang memenuhi syarat dilakukan penilaian pendahuluan PMPZI tahun 2023,” terang Kepala Biro Ortala Kemenag Nurudin di Bogor.

Nurudin menjelaskan, sebanyak 177 satuan kerja (Kanwil 4 satker dan Kankemenag Kab/Kota 173 satker) yang tidak melakukan PMPZI tahun 2023, dari 382 satuan kerja yang melakukan PMPZI, terdapat 301 satker melakukan submit (Kanwil 26 satker dan Kankemenag Kab/Kota 275 satker).

“Selebihnya, 79 satker tidak melakukan submit (Kanwil 4 dan Kankemenag Kab/Kota 75),” jelas Nurudin, Selasa (09/01/2024).

Nurudin menegaskan, Biro Ortala akan berkirim surat ke satuan kerja yang tidak melakukan submit atau tidak melakukan PMPZI untuk menyampaikan laporan alasan tidak melakukan PMPZI dan tidak submit.

“Kewajiban setiap satuan kerja melakukan PMPZI ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementeria Agama,” katanya.

“Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi Kementerian Agama 2020-2024,” sambungnya.

Ia menambahkan, penilaian ini bertujuan, pertama; melakukan verifikasi atas dokumen hasil penilaian mandiri terhadap satuan kerja calon pilot project WBK tahun 2024; kedua, memberikan catatan, saran dan rekomendasi hasil PMPZI kepada satuan kerja yang dinilai.

“Dan memberikan keyakinan yang memadai kepada Tim Penilai Internal (TPI) terhadap satuan kerja yang diusulkan sebagai pilot project WBK tahun 2024,” ungkapnya.