Makkah (Kemenag) --- Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Indah P Nataprawira menilai Kementerian Agama telah menunjukkan marwah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.

Penilaian ini disampaikan Indah P Nataprawira berkenaan dengan sikap tegas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terhadap Mashariq yang tidak profesional dalam memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).

Padahal, Mashariq adalah pihak ketiga yang diberi mandat oleh Pemerintah Saudi untuk menyiapkan layanan jemaah haji Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya selama di Armina. Ada enam Syarikah (perusahaan) yang diberi izin. Selain Mashariq, ada Dluyuful Bait, Iran, Turki, Afrika, dan Duwal 'Arabiyah.

Ada sejumlah ketidakprofesionalan Mashariq, antara lain: penempatan jemaah di luar kuota pada tenda Indonesia. Beruntung, jemaah tersebut bisa dikeluarkan sehingga tenda kembali ditempati jemaah Indonesia. Selain itu, terjadi keterlambatan katering.

Di Muzdalifah, ada keterlambatan pemberangkatan sebagian jemaah haji ke Mina hingga siang hari (selesai pukul 13.30). Padahal biasanya sudah berangkat ke Mina pada pukul 09.00 - 10.00 WAS. Di Mina, kendala kembali terjadi pada distribusi katering dan pasokan air bersih.

Kemenag sebagai perwakilan negara jelas tidak mengurangi sedikitpun komitmennya untuk membersamai Jamaah Haji Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Hal itu antara lain ditunjukkan berurusan dengan Mashariq yang dipilih pemerintahan Saudi Arabia sebagai vendor berbagai pelayanan bagi Jamaah Indonesia.

"Kami bersyukur menjadi saksi tegasnya Menteri Agama Indonesia sebagai perwakilan negara yang total menunjukan determinasinya membela hak jemaah Indonesia," kata Indah, panggilan akrabnya, di Makkah, Sabtu (1/7/2023) pekan lalu.

Tampak jelas, kata Indah, wibawa negara hingga jemaah haji Indonesia mampu melewati kesulitannya. Kesulitan yang sama di Muzdalifah misalnya, juga dialami banyak jemaah haji dari negara lain, antara lain: Singapura, Filiphina, dan juga Malaysia. Padahal, jemaah haji mereka tidak sebanyak Indonesia.

"Kami Amirul Haj Indonesia menyaksikan, sebagai negara dengan jemaah terbesar, Kemenag mampu menunjukan marwah Indonesia untuk meringankan beban jemaah akibat situasi yang tidak kondusif ini," terang Indah.

"Para alim ulama yang disertakan Kemenag sigap berijtihad dalam disiplin fikih merumuskan hasil yang meringankan beban jamaah, hingga tidak terganggu kekhusyu'an ibadah para jemaah," paparnya.

Kemenag sudah menyampaikan ketidakprofesionalan Mashariq di Masyair kepada Kementerian Haji dan Umrah Pemerintahan Saudi Arabia. Menag Yaqut Cholil Qoumas juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Haji Saudi Arabia Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah.

"Kedua pihak sepakat untuk melakukan investigasi. Semoga hasilnya bisa segera diumumkan," paparnya.

Saudi telah merilis jumlah jemaah haji tahun ini mencapai 1,8juta. Angka ini memang masih di bawah jumlah jemaah pada penyelenggaraan haji sebelum pandemi dengan lebih 2 juta jemaah. Meski demikian, kuota haji Indonesia sudah kembali normal, 221.000 bahkan mendapat tambahan 8.000 jemaah.

Indah melihat, di tahun pertama normalisasi jumlah jemaah ini, pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumah sedang menyesuaikan diri. Maklum, selama pamdemi,.kuota haji tidak normal. Tahun 2020, penyelenggaraan ibadah haji hanya diikuti 1.000 jemaah domestik. Setahun berikutnya, ada 60 ribu jemaah domestik. Sementara pada 2022, penyelenggaraan ibadah haji diikuti 1 juta jemaah dan 850 ribu di antaranya dari seluruh dunia.

Dengan meredanya pandemi Covid-19, banyak instrumen penyelenggaraan haji yang harus dikembalikan performanya ke kondisi semula. "Dengan kondisi ini seluruh jemaah dari seluruh dunia merasakan dampaknya, termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya terbesar," tandasnya.