MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: 25/KEP/M.PAN/4/2002

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan etos kerja aparatur, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur kepada masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara secara intensif dan menyeluruh pada jajaran aparatur penyelenggara negara;

 

 

 

b.

bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara di lingkungan instansi/lembaga penyelenggara pemerintah dan pembangunan, diperlukan komitmen, kesepakatan dan penerapan secara konsisten dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan pada bidang masing-masing instansi;

 

 

 

c.

bahwa agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu diberikan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara dalam bentuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

 

Mengingat

:

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

 

 

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

 

 

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3090);

 

 

4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan

:

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA.

 

PERTAMA

:

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara merupakan pedoman dan mekanisme dalam melaksanakan dan memantau Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara pada lingkungan instansi/lembaga masing-masing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab moral aparaturnya secara terus menerus dan konsisten, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

 

KEDUA

:

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara terdiri dari 4 (empat) bagian utama, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan yaitu:

 

Lampiran I

:

Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;

Lampiran II

:

Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara;

Lampiran III

:

Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Aparatur Negara;

Lampiran IV

:

Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

 

KETIGA

:

Untuk menunjang pelaksanaan Pengembangan Pedoman Budaya Kerja Aparatur Negara perlu dibangun komitmen bersama pada seluruh jajaran dan tingkatan di instansi/lembaga masing-masing untuk menerapkan dan menegakkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja Aparatur Negara sesuai tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing.

KEEMPAT

:

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan di lingkungan instansi pemerintah agar mengintensifkan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara melalui semua jenis dan jenjang Pendidikan dan Latihan Pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

KELIMA

:

Seluruh biaya yang berhubungan dengan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi melalui mata anggaran sektor aparatur negara.

KEENAM

:

Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemasyarakatan Budaya Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di         : Jakarta

Pada tanggal          : 25 April 2002

 

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

 ttd

Feisal Tamin